Satu lagi gebrakan yang di lakukan PLN Area Situbondo, yakni pencanangan PLN Bersih sebagai perwujudan gerakan anti korupsi. Acara yang dikemas dalam sebuah workshop itu merupakan kerja bareng antara PLN Situbondo dengan LSM IRDeS pimpinan Mashudi. Workshop berlangsung di pendopo Kabupaten Situbondo, kamis (30/11) yang lalu dengan menghadirkan nara sumber General Manager PLN Distribusi Jatim, IBG Mardhawa Padangratha, Ketua Dewan Perkumpulan MCW, Lutfi J Kurniawan. Selain itu hadir pada acara tersebut Sekkab Situbondo, Drs. H. Syaifullah yang mewakili Bupati Situbondo dan Ketua DPRD Situbondo Basori Sonhaji. Mereka berdua juga di daulat memberikan sambutan pada acara tersebut. Undangan pada workshop kali ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, pengusaha, BUMN, BUMD, Perush Swasta, Tokoh Masyarakat dan sebagainya yang berasal dari kisaran Situbondo dan Bondowoso.
.jpg)
Manajer PLN Situbondo, Taufik Hidayat dalam sambutannya mengatakan pihaknya menghaturkan terima kasih kepada Bupati situbondo atas pemberian fasilitas tempat Pendopo Kabupaten sebagai acara workshop. Dukungan dari Pemkab Situbondo terhadap gerakan anti korupsi PLN patut diapresiasi, "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas disediakannya pendopo ini untuk tempat workshop, selain itu kami juga ucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir, ini merupakan bentuk dukungan secara nyata terhadap kami yang sedang mencanangkan PLN Bersih".
Lebih lanjut pria yang akrab disapa taufik ini emngatakan, pihaknya menyadari dalam rangka melakukan bersih-bersih di lingkungan PLN itu tidak bisa dilakukan sendirian, perlu dukungan dari berbagai pihak, "Kami tidak bisa melakukan gerakan ini tanpa adanya dari semua pihak, maka dari itu kami minta dukungan semua pihak terutama bagi undangan yang hadir disini, di akhir acara nanti kami akan melakukan deklarasi PLN Bersih, oleh karena itu kami mengundang bapak ibu yang hadir pada saat ini untuk ikut berpartisipasi menandatangani Deklarasi tersebut". Ucapnya.
Sementara itu GM Disjatim IBG Mardawa dalam pemaparannya, saat ini PLN melaksanakan MSF (Multi Stakeholder Forum). Ini karena PLN telah meneguhkan hati untuk melaksanakan PLN Bersih di lingkungan kerja PLN, Dalam melaksanakan program PLN Bersih ini, PLN Membutuhkan dukungan dan teman dari para mitra (stakeholder). PLN meyakini banyak pihak yang menginginkan PLN menjadi perusahaan yang bersih dan mereka siap mendukung. Dengan dukungan stakeholder maka akan lebih mudah lagi bagi PLN untuk mewujudkan perusahaan yang bersih.
"MFS dilaksanakan di tingkat pusat dan unit PLN di seluruh Indonesia, di tingkat pusat telah dilaksanakan dan melibatkan para pemasok utama PLN. Di Jawa Timur, MSF yang di adakan disitubondo ini adalah kelanjutan dari MSF yang sebelumnya telah dilaksanakan." Selanjutnya pria asal bali ini menambahkan "Gerakan PLN Bersih ini harus dimulai dari internal PLN dan didukung oleh stakeholder. Empat pilar PLN Bersih adalah Partisipasi, Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi".
Lutfi J Kurniawan selaku ketua MCW (malang Corruption Watch) pada paparannya mengatakan, "kajian korupsi PLN yang dilakukan oleh ICW menunjukkan tingginya pemborosan (ineffisiensi) dalam produksi listrik indonesia yang mencapai puluhan trilyun rupiah pertahun. Total pemborosan dalam produksi listrik di indonesia selama 2002-2008 mencapai Rp. 158.557 triliun atau rata2 Rp. 22.651 triliun/tahun, angka yang hampir setara dengan nilai subsidi listrik yang dikeluarkan oleh negara sebesar Rp. 171.275 triliun selama 2002-2008. Disampinga banyaknya indikasi praktek rente, baik dalam penyediaan bahan bakar pembangkit maupun penyediaan peralatan penunjang. Hal ini jelas mengakibatkan tingginya biaya produksi listrik yang akan berpengaruh pada tarif dasar listrik dan besaran subsidi yang dibayarkan oleh negara," Lutfi menambahkan "krisis listrik yang terjadi tidak terlepas dari buruknya manajemen atau tidak adanya dukungan kebijakan pengelolaan energi nasional. beberapa persoalan pokok yang melanda pengelolaan listrik indonesia antaranya; rendahnya rasio penyediaan listrik, tingginya biaya pokok produksi serta maraknya praktek penyimpangan dan korupsi dalam penyediaan listrik. Upaya pembenahan yang harus dilakukan diantaranya adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam menyediakan bahan bakar untuk listrik, Penegakan aturan yang tegas dan konsisten terhadap praktek penyimpangan maupun korupsi dalam pengelolaan listrik, perbaikan mendasar dalam aspek manajemen di tubuh PLN (reformasi menyeluruh), integritas, proffesional, ketegasan".
Diakhir acara PLN mendeklarasikan PLN Bersih dengan pembubuhan tandatangan para undangan yang hadir sebagi bentuk dukungan terhadap gerakan anti korupsi di tubuh PLN.